Patra Niaga, Corporate Secretary PT Pertamina, dengan optimis menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan sesuai dengan regulasi Pemerintah dan Keputusan Menteri ESDM. Harga baru ini didasarkan pada rata-rata MOPS pada periode tertentu. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa harga BBM di SPBU Pertamina masih kompetitif dibandingkan dengan SPBU swasta lainnya.
Irto Ginting juga menambahkan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM di dalam negeri. Harga BBM Pertamina tetap mempertimbangkan berbagai aspek agar tetap dapat memenuhi kebutuhan BBM di seluruh wilayah Indonesia.
Ali Ahmudi Achyak, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), berpendapat bahwa harga BBM Umum seharusnya mengikuti mekanisme pasar dan sisi keekonomian. Penyesuaian harga ini wajar dilakukan untuk menghindari kerugian bagi perusahaan penyedia BBM, terutama PT Pertamina.
Ali juga menjelaskan bahwa komponen harga dasar BBM terdiri dari biaya perolehan, penyimpanan, distribusi, dan margin. Biaya perolehan merupakan biaya yang diperlukan untuk menyediakan BBM, sedangkan biaya penyimpanan dan distribusi diperlukan untuk mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Indonesia.
Dalam hal biaya perolehan, Ali menjelaskan bahwa acuan yang digunakan adalah harga indeks pasar BBM yang dipengaruhi oleh harga ICP. Saat ini, harga ICP mencapai US$ 90 per barel sehingga rata-rata harga indeks pasar BBM berada di atas level US$ 100 per barel.
Menurut Ali, pada dasarnya tidak ada masalah jika badan usaha menerapkan harga fluktuatif berdasarkan mekanisme pasar dan harga minyak dunia. Namun, karena tingkat kerumitan yang tinggi dan potensi gejolak, badan usaha lebih memilih untuk menggunakan metode pengaturan harga yang lebih stabil. Ali juga menyebutkan bahwa asalkan proyeksi harga didasarkan pada model peramalan yang baik, data yang valid, dan proyeksi yang akurat, maka tidak akan ada masalah.